BNPP 2014 : SEBUAH HARAPAN BARU UNTUK PERBATASAN Fitur

Foto : Gamawan Fauzi selaku Kepala BNPP Foto : Gamawan Fauzi selaku Kepala BNPP

Jakarta-Tasbara News, Memasuki  tahun anggaran 2014, perlu cermati perkembangan pelaksanaan tahun 2013 sebagai bahan masukan. Pola penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga sampai saat sekarang masih belum banyak berubah, dimana penyerapan anggaran masih menumpuk pada akhir triwulan IV pada bulan Desember 2013. Realisasi Anggaran Sekretariat BNPP sampai akhir Desember 2013, diperkirakan :

Nilai RKA-KL TA 2013 sebesar Rp. 274.124.430.000 yang terdiri dari: Pusat sebesar Rp. 187.897.134.000; Dekonsentrasi (12 Provinsi) sebesar Rp. 10.267.730.000 dan Tugas Pembantuan (22 Kab/Kota) sebesar Rp. 75.959.566.000. Namun dari total Anggaran Tugas Pembantuan sebesar Rp. 75.959.566.000, hanya terbit DIPA-nya sebesar Rp. 60.523.620.000 dan sisanya sebesar Rp. 15.435.946.000, terblokir di Ditjen Anggaran Kemenkeu. Realisasi anggaran, di Pusat sebesar Rp. 187.897.134.000  perkiraan posisi akhir pada tanggal 31 Desember 2013 dapat direalisasikan sebesar Rp. 152.818.012.860,- (81,33%); di Daerah (Dana Dekon dan TP) sebesar Rp. 70.791.350.000 diperkirakan posisi akhir pada tanggal 31 Desember 2013 dapat direalisasikan sebesar Rp. 59.656.248.390 (84,27%).  Jadi, dari total anggaran Rp. 258.688.484.000 (Rp. 187.897.134.000 +  Rp. 70.791.350.000), sampai dengan akhir tahun anggaran diperkirakan dapat direalisasikan sebesar Rp. 212.474.270.250 (Rp. 152.818.012.860 + 59.656.248.390) atau sebesar 82,14%.

Sebagai pembanding, nilai RKA-KL TA 2011 sebesar Rp. 445.000.000.000 terdiri dari: Pusat sebesar Rp. 291.191.166.000; Dekonsentrasi (Provinsi) sebesar Rp. 13.500.000.000 dan Tugas Pembantuan (Kab/Kota) sebesar Rp. 140.308.834.000. Dari total nilai RKA-KL sebesar Rp. 445.000.000.000 sampai dengan 31 Desember 2011 dapat terealisasi/terserap sebesar Rp. 314. 535.279.529 (70,68%).  Nilai RKA-KL TA 2012 sebesar Rp. 197.741.693.000 yang terdiri dari: Pusat sebesar Rp. 151.911.964.000; Dekonsentrasi (Provinsi) sebesar Rp. 7.200.000.000 dan Tugas Pembantuan (Kab/Kota) sebesar Rp. 38.529.729.000. Dari total  nilai RKA-KL sebesar Rp. 197.741693.000 sampai dengan 31 Desember 2012 dapat terealisasi/terserap sebesar  Rp. 141.248.678.177 (71,43%).

Mulai 2013 Sekretariat Tetap BNPP diberikan kepercayaan untuk mengelola Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan (SPKP). Pelaksanaanya, adalah sebagai berikut :

Pagu Anggaran Definitif DAK SPKP TA. 2013 sebesar Rp. 458.142.000.000 dialokasikan kepada 27 Kabupaten. Dana DAK SPKP yang dimanfaatkan sebesar Rp. 447.604.008.000 ditambah dengan dana pendamping/counterpart budget dari APBD Kabupaten bersangkutan sebesar Rp. 44.270.353.485, sehingga total anggaran Program DAK SPKP TA. 2013 sebesar Rp. 491.874.361. Penggunaanya, untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik transportasi, yakni: pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 707,77 km; pembangunan dan perbaikan jembatan sebanyak 30 unit; pembangunan dan perbaikan dermaga/tambatan perahu sebanyak 10 unit dan pengadaan moda transportasi perairan (kapal penumpang) sebanyak 4 unit. Diperkirakan posisi akhir pada tanggal 31 Desember 2013 dapat direalisasikan sebesar Rp. 402.395.991.066 (85,25%).

BNPP 2014

Pada tahun 2014, BNPP mendapatkan Alokasi Dana APBN Rp. 194.095.304.000, yang terdiri dari: Alokasi Pusat sebesar Rp. 163.115.534.000 (84,22%); Alokasi Dekonsentrasi (Provinsi) sebesar Rp. 10.000.000.000 (5,25%) dan Alokasi Tugas Pembantuan (Kab/Kota) sebesar Rp. 20.979.770.000 (10,53%). Dibandingkan dengan alokasi Dana APBN 2013 sebesar  Rp. 274.124.430.000, alokasi Dana APBN tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp. 80.029.126.000 atau sebesar 29,19%.


Sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA BNPP TA 2014 Nomor DIPA – 111.01.1.679262/2014 tanggal 5 Desember 2013 bahwa Alokasi Pusat sebesar Rp. 163.115.534.000, sudah clear dan tidak ada masalah, sehingga bisa langsung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan alokasi Anggaran yang didaerahkan sebesar Rp. 30.979.770.000, yang terdiri dari Anggaran Dekonsentrasi (Provinsi) sebesar Rp. 10.000.000.000 dan Anggaran Tugas Pembantuan (Kab/Kota) sebesar Rp. 20.979.770.000, masih dipending atau dibintang oleh Ditjen Anggaran Departemen Keuangan karena belum dilengkapi dengan data administrasi pengelola dan data perencanaan teknis.

Disamping itu, tahun 2014 Sekretariat Tetap BNPP mengelola Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan (DAK SPKP). Sesuai Surat Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nomor: S-643/PK/2013 tanggal 25 Oktober 2013 telah dialokasikan Dana APBN sebesar  Rp. 493.069.000.000 sebagai Dana DAK SPKP TA. 2014, yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan rehabilitasi prasarana transportasi khususnya jalan, jembatan, dermaga/tambatan perahu dan pengadaan moda transportasi perairan (kapal) guna membuka terisolasian dan pembangunan asrama sekolah pada lokpri-lokpri perbatasan di 28 Kab/Kota.

BNPP akan segera mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan DAK SPKP dimaksud dengan menerbitkan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pelaksanaan DAK SPKP TA. 2014 yang ditujukan kepada para Bupati/Walikota penerima Dana DAK dimaksud, melalui Gubernur bersangkutan. Disamping itu, Sekretariat Tetap BNPP harus mampu melakukan pembinaan, pemantauan dan pelaporan dari pelaksanaan DAK SPKP tersebut. Dengan demikian Sekretariat Tetap BNPP pada tahun 2014 mengkelola total Anggaran APBN sebesar Rp. 687.164.304.000 yang meliputi  Anggaran Satker Pusat sebesar Rp. 163.115.534.00;  Anggaran Dekonsentrasi sebesar Rp.  10.000.000.000; Anggaran Tugas Pembantuan sebesarRp.  20.979.770.000; dan Anggaran DAK SPKP sebesar Rp. 493.069.000.000.

"Alokasi anggaran  tersebut, akan memberikan ruang gerak bagi BNPP untuk melaksanakan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas (KISS) dengan Kementerian/LPNK dan Daerah, serta mengarahkan strategi, program dan berbagai kegiatan pembangunan tahun 2014 untuk pencapaian target-target kuantitatif yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014. Pencapaian target kuantitatif dalam Rinduk dimaksud, akan semakin memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semakin sejahteranya masyarakat dikawasan perbatasan", demikian ungkap Dr Soni Sumarsono,MDM, Asdep Pengelola Lintas Batas Negara (Tasbara) memberikan optimismenya pada tahun politik 2014 mendatang.

Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP memberikan pengarahan yang disampaikan Sekretaris BNPP Triyono Budi Sasongko pada kesempatan Penyerahan DIPA 2014 di kantor BNPP 24 Desember 2013 sebagai berikut :

Pertama, Laksanakan percepatan penyerapan anggaran sesuai jadual yang telah ditetapkan dengan menyusun rencana penarikan anggaran (disbursement plan) yang disertai dengan rencana pengadaan (procurement plan) yang sistematis. Untuk itu, pemenuhan persyaratan administratif sudah harus dilaksanakan, yaitu penetapan pejabat pengelola keuangan, kepanitiaan pengadaan barang dan jasa, petunjuk operasional kegiatan (POK), serta proses pelepasan blokir (tanda bintang) pada kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Terhadap berbagai persyaratan ini diminta seluruh komponen sejak saat ini atau sebelum memasuki tahun anggaran yang baru semua persyaratan tersebut sudah mulai diproses dan atau dipenuhi.

Kedua, Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, diminta seluruh proses pengelolaan anggaran agar transparan, taat azas, hindari pemborosan, dan hindari potensi terjadinya korupsi, kolusi, manipulasi atau kongkalikong. Untuk itu, dalam proses tender diupayakan untuk bisa melaksanakannya dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tidak melakukan kesepakatan diluar aturan main yang ada, baik dengan mitra kerja lingkup pemerintah, DPR, maupun dengan Pihak Ketiga.

Ketiga, Untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran agar pimpinan komponen melakukan pengawalan secara langsung dan intensif kepada KPA, PPK, dan para pejabat pengelola anggaran lainya. Diminta rencana penyerapan (disbursment plan) yang disusun sungguh-sungguh dijadikan acuan kerja dan dilaksanakan secara konsekuen.

Keempat, Perbaiki dan tingkatkan terus kompotensi SDM Aparatur Pengelola Anggaran di Pusat maupun di Daerah, baik kompetensi dibidang pengelola keuangan, pengadaan barang dan jasa maupun dalam pelaksanaan kegiatan dan administrasi barang milik negara (BMN). Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang dicapai mencerminkan akuntabilitas, kualitas hasil, dan nilai manfaat.

Kelima, Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan percepatan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus / DAK, agar ditingkatkan koordinasi dengan para pelaksana di Daerah, lakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara intensif melalui sosialisasi, supervisi, dan bimbingan teknis serta meningkatkan monitoring dan evaluasi. Agar dijaga jangan sampai kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK tumpang tindih / overlap dengan kegiatan lainnya di daerah.

Keenam, Dalam rangka Reformasi Birokrasi, kita harus mampu meningkatkan efektifitas dan produktifitas kerja lembaga. Untuk itu, kita harus terus memperbaiki dan menyempurnakan sistem dan instrumen kerja dengan didukung pola pikir, sikap dan prilaku serta etos kerja yang profesional.

Ketujuh, Mengingat tahun 2014 merupakan tahun terakhir periode KIB II, agar memaksimalkan pelaksanaan kegiatan Tahun 2014 untuk pencapaian seluruh target dan sasaran KIB II lingkup pengelolaan perbatasan negara.

Kedelapan, Apabila terdapat keraguan dalam penggunaan anggaran, baik terkait dengan pemanfaatan dana optimalisasi, pemanfaatan honor output kegiatan, pembiayaan perjalanan dinas, maupun dalam pengadaan barang dan jasa, agar selalu berkonsultasi dengan BPKP.


Kesembilan, Pada kesempatan ini perlu kiranya ditegaskan bahwa tugas kita bukan hanya melaksanakan kegiatan yang tercantum di dalam DIPA tetapi juga merespon dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait dinamika dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama hal-hal yang bersinggungan dengan lingkup tugas dan fungsi BNPP. Oleh karena itu sekali lagi diminta agar seluruh jajaran BNPP bersikap responsive terhadap berbagai isu dan dinamika yang berkembang, harus mampu merespon secara cepat dan tepat, tidak bersikap pasif atau menunggu, sehingga permasalahannya berkembang tidak terkendali. ***Red.

Baca 485 kali
Taksir item ini
(1 Pilih)

Pilihan Bahasa

Indonesian English

Terhubung Dengan Kami

Berita Populer

Opini Publik

Terhubung Dengan Kami

Publikasi